PKL Linjari terancam tak bisa berjualan !!!

(Foto : By Sompis)

Banjarsari,(SOMPIS Blog)

Penjual makanan dan minuman keliling yang berhenti sekitar Monumen Banjarsari diusir oleh Satpol PP. Wilayah ini sekarang rutin dilakukan patroli. Mereka dilarang berhenti di sekitar Monument Banjarsari yang merupakan wilayah steril PKL ujar Satpol yang bertugas saat itu. Pada selasa (19/7) beberapa perwakilan paguyuban Linjari mendatangi sekretariat SOMPIS untuk meminta bantuan memecahkan masalah tersebut. Gatot ketua SOMPIS yang menerima pengaduan masalah tersebut kemudian mengajak untuk duduk bersama mengkaji permasalahan yang sebenarnya terjadi dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Menindak lanjuti hal tersebut SOMPIS diundang untuk menghadiri pertemuan paguyuban di rumah salah satu anggota di Sumber, Banjarsari. Dalam pertemuan tersebut dari SOMPIS menyampaikan kepada para anggota paguyuban akan pentingnya kekompakan paguyuban dalam menghadapi segala permasalahan yang ada. Baik permasalah internal maupun eksternal yang saat ini sedang menjadi ancaman bersama. 

(Foto : By Sompis)

 Memang kalau kita mencoba menengok sejarah wilayah tersebut merupakan wilayah padat PKL yang kemudian pada tahun 2006 mereka di relokasi ke pasar Notoharjo. Permasalahan ini memang sangat krusial, kalu menghadapinya secara gegabah dan tergesa-gesa maka kerugian yang akan kita tanggung ujar Gatot. paguyuban perlu untuk lebih tertib dan berusaha untuk tetap menjaga kebersihan dan kenyamanan pengunjung dan warga sekitar. Memang PKL berjualan untuk menghidupi keluarga, akan tetapi juga harus mengutamakan kenyamanan masyarakat, salaing menghormati dan tetap menjaga agar masyarakat disekitar dapat menerima kehadiran PKL. Untuk masalah dengan satpol PP, perlu diadakan pertemuan kedua belah pihak untuk mencari solusi yang terbaik agar PKL bisa tetap berjualan untuk menghidupi keluarga dan wilayah tersebut  tetap bersih dan rapi sehingga pengunjung bisa lebih nyaman. (Agung)

Sompis & APS Tolak Perda PKL dan Pasarisasi

Puluhan massa datangi DPRD tolak RUU BPJS

Masa tetap membentangkan Spanduk Merah Putih berisi tuntutan AMPJS di ruang Audiensi (foto;Agung)

Puluhan massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Jaminan Sosial (AMPJS) senin kemarin (11/7) mendatangi DPRD Kota Surakarta. Massa yang merupakan gabungan dari berbagai elemen pro-demokrasi kerakyatan seperti DKR, SOMPIS, KOMPIP SOLO, FORAS, dan elemen-elemen masyarakat lain yang ada di Surakarta tersebut melakukan aksi memprotes RUU BPJS

Belum ada Jaminan Pendidikan bagi Gakin di Sekolah Swasta !

Aduan layanan pendidikan kembali diterima SOMPIS pada selasa 5 Juli 2011 yang lalu. Aduan itu berasal dari 2 keluarga miskin di Kota Solo yang terbentur masalah beaya pendidikan anaknya yang baru saja diterima di salah satu SMK swasta di Solo.  Menurut penuturan orang tua calon siswa bahwa siswa yang telah dinyatakan diterima wajib membayar uang sejumlah Rp. 3000.000,- dengan batas waktu sampai tanggal 6 Juli 2011 pukul 15.00 WIB dan harus di bayarkan melalui bank yang telah ditunjuk oleh pihak sekolah.