Aduan layanan pendidikan kembali diterima SOMPIS pada selasa 5 Juli 2011 yang lalu. Aduan itu berasal dari 2 keluarga miskin di Kota Solo yang terbentur masalah beaya pendidikan anaknya yang baru saja diterima di salah satu SMK swasta di Solo. Menurut penuturan orang tua calon siswa bahwa siswa yang telah dinyatakan diterima wajib membayar uang sejumlah Rp. 3000.000,- dengan batas waktu sampai tanggal 6 Juli 2011 pukul 15.00 WIB dan harus di bayarkan melalui bank yang telah ditunjuk oleh pihak sekolah.
“kalau tidak membayar, dianggap gugur mas…” tambah orang tua murid yang lain dengan nada sedikit kecewa. Menindak lanjuti aduan tersebut Gatot, ketua SOMPIS, segera menghubungi pihak Disdikpora Kota Surakarta, sembari kedua orang tua siswa diminta mempersiapkan data-data pendukung. ”Kita besok bersama-sama saja ke Disdikpora untuk menyampaikan permasalahan ini” unkap Gatot.
“kalau tidak membayar, dianggap gugur mas…” tambah orang tua murid yang lain dengan nada sedikit kecewa. Menindak lanjuti aduan tersebut Gatot, ketua SOMPIS, segera menghubungi pihak Disdikpora Kota Surakarta, sembari kedua orang tua siswa diminta mempersiapkan data-data pendukung. ”Kita besok bersama-sama saja ke Disdikpora untuk menyampaikan permasalahan ini” unkap Gatot.
Hari berikutnya kedua orang tua calon murid yang didampingi oleh SOMPIS dan KOMPIP Solo mendatangi Disdikpora, disana mereka di sambut oleh Sri Sutopo (Kabid Perencanaan Disdikpora), untuk mengadukan permasalahan yang dihadapi anaknya. Selanjutnya oleh pak Sutopo di arahkan untuk membuat surat yang ditujukan ke Kadinas dengan dilampiri data-data yang menerangkan dari keluarga miskin untuk dibawa menghadap ke Kadinas. Bapak Rahmat Sutomo (Kepala Disdikpora) kemudian berkoordinasi dengan Kepala Sekolah terkait untuk memberikan kelonggaran waktu dan keringanan biaya kepada kedua calon siswa.
 |
| Kantor Disdikpora (foto:Eko) |
Selesai dari Disdikpora kedua orang tua langsung ke SMK dan menyampaikan proses yang sudah ditempuh oleh keduanya. Akan tetapi dari pihak Panitia tetap tidak mau tau terkait sejumlah uang yang harus di bayarkan. Mereka tetap meminta orang tua murid membayarkan uang tersebut, minimal 50% dahulu, kemudian sisanya dibayarkan sesuai kesepakatan.
 |
| Suasana di salah satu ruangan di Disdikpora (foto:Agung) |
Mengingat kedua orang tua calon siswa tersebut betul-betul tidak mapu, dan pentingnya pendidikan bagi anak, maka dari SOMPIS berusaha untuk meminta bantuan ke bapak Walikota. Pada hari itu juga langsung membuat surat permohonan kepada bapak Walikota untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi orang tua calon siuswa tersebut. Surat sudah masuk dan sedang diproses oleh bagian kesekretariatan Walikota. Sampai berita ini ditulis nasib pendidikan Gakin tersebut belum ada kejelasan. (Agung)
Bagaimana kelanjutan siswa dari Gakin tersebut, apakah sudah bisa sekolah di SMK yang dimaksud atau belum?? mengingat sekarang sudah mulai masuk sekolah...
BalasHapusmemang pendidikan di jaman sekarang menjadi sesuatu hal yang mahaldan tidak terjangkau oleh gakin....Pendidikan bagus hanya bagi orang kaya saja....dan kalau ada yang protes tentang hal ini, pasti jawabannya "jer basuki mowo beyo"..sebaiknya kita ubah saja perbahasa itu menjadi " jer basuki mowo panas"....
untuk Solo on The Blog: Hari ini tadi dari SOMPIS melanjutkan advokasi ke komisi IV DPRD Kota Solo untuk meminta solusi. setelah diskusi yang panjang akhirnya juga belum ada solusi, karena sekolah yang menerima siswa itu adlah swasta. dari pihak sekolah tetap meminta membayar minimal 1 Juta dulu, dan paling lambat hari ini. jika tidak dibayar dianggap mengundurkan diri. Sedangkan kondisi dari orang tua memang betul2 tidak mampu mengusahakan uang sebanyak itu, sehingga anaknya terpaksa tidak sekolah dan menunda hingga cukup uang untuk sekolah tahun depan...:(
BalasHapusInilah ironi pendidikan, ketika Anggaran pendidikan katanya selalu naik akan tetapi anak keluarga miskin yang mau sekolah di sekolah swasta akhirnya harus patah arang....seharusnya negara bisa mengakomodir siswa tidak mampu walaupun sekolah di swasta.
BalasHapus