Sompis Adakan Diskusi Bedah APBD Kota Solo 2012

Untuk acapacity building sekaligus mengkritisi APBD kota Solo tahun 2012, Sompis mengadakan Diskusi tematik bedah APBD kota Solo. Dihadiri 26 pengurus Sompis dan Kompip Solo, dengan pembicara mas Suyatno. Melihat wajah APBD kota Solo tahun 2012, Kota Solo memiliki pendapatan 1,140 tiriliun rupiah, dengan anggaran Belanjanya yaitu 1,198 triliun rupiah, dan defisit sebanyak 57,5 M rupiah. Dari jumlah ini ketergantungan dari pusat masih sangat tinggi dimana PAD (Pendapatan asli daerah) nya itu hanya 189,7 Milyar rupiah. Dari pusat sebesar 775,4 Milyar rupiah, ditambah pendapatan lain-lain sisanya. Dari total pendapatan (dari pusat dan daerah) hanya 14% dari selururh total pendapatan. Untuk komponen belanja tidak langsungnya belanja pegawai mendapatkan porsi yang paling tinggi yaitu 635,7 Milyar rupiah (56%), belanja bunga 3,23 Milyar, belanja hibah 77, 45 Milyar rupiah, belanja bansos 500 juta rupiah, bantuan keuangan ke parpol 690,5 juta rupiah dan belanja tak terduga 2,25 Milyar rupiah. Untuk belanja hibah itu tanpa DKT/musren nilainya cukup besar sekali, apabila disandingkan dengan jumlah anggaran yang diusulkan DKT kemarin hanya 1,3 triliyun untuk 3000 orang (asumsi jumlah anggota pengusul dari 11 Komunitas sektoral), padahal 77 Milyard ini tanpa proses partisipasi musren yaitu dengan mengajukan proposal, jadi disini nilai-nilai asas keadilannya dimana? Untuk belanja yang langsung atau yang langsung bisa dinikmati oleh masyarakat seperti belanja barang dan jasa, belanja modal bisa menjadi modal/ menjadi aset, tapi juga ada belanja pegawai juga sebesar 47, 25 M. Belanja barang dan jasa yang habis pakai sebesar 235,2 Milyar rupiah, akan tetapi alokasi belanja modalnya 196 Milyar rupiah, misal untuk bikin jalan, jembatan, gapura, itu kalah dengan anggaran barang dan jasa, dimana rata-rata di daerah lain kebalik dari Solo, dimana rata-rat infrastrukturnya yang lebih banyak dari belanja barang dan jasanya.

Dalam proses merencanakan usulan untuk APBD tahun 2013, 11 Komunitas sektoral sompis sudah ikut berpartsisipasi dalam DKT Sektoral musrenbang, dimana 2 tahun terakhir ini sebetulnya kota Solo sudah masuk ke fase yang lebih jelas statusnya (adanya Perwali no. 15 tahun 2011). Memang ada 4 jalur pendekatan dalam perencanaan, pertama Top down dan bottom up, kedua pendekatan politis yaitu ketika pimpinana daerah punya visi misi, DPRD punya konstituen mereka punya slot, ketiga pendekatan teknokratis, sebetulnya dengan adanya kejadian yang nyata dan penelitian birokrasi atau pemerintahan bisa melakukan perencanaan dari kantornya, dan yang keempat yaitu pendekatan partisipasi, dimana kelompok masyarakat teritoro dan sektoral bisa mengusulkan melalui jalur partisispatif. Untuk pendekatan terakhir masih sangat lemah, yang sangat kuat itu adalah pendekatan yang dilaukan pemerintah. Kira-kira kurang dari 1 persen yang direncanakan oleh masyarakat, maka sisanya itu adalah dari pemerintahan, padahal kalau belajar dari kenyataannya, sebagian yang diusulkan oleh birokrasi itu lebih untuk memenuhi kebutuhan birokrasi. Dimana azas keadilannya?