Entri Populer

Sabtu, 13 Agustus 2011

Silaturahmi dan Buka Bersama SOMPIS

Bulan ramadhan 1432 H merupakan moment yang kehadirannya selalu ditunggu oleh SOMPIS. Sebagai forum yang mewadahi masyarakat pinggiran Kota Surakarta, tentunya banyak kegiatan yang setiap saat bersinggungan dengan semua anggota komunitas. Dalam keberjalanannya, baik secara sengaja ataupun tidak kadang kala menyelinap suatu kejelekan ataupun permasalahan diantara sesama anggota. Moment Romadhon kali ini sompis melakukan kegiatan yang bertajuk silaturahmi antar sesama anggota yang dilanjutkan dengan buka bersama. kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat 12 Agustus 2011 (12 Ramadhan 1432H). Moment tersebut sengaja diadakan setiap tahun untuk mempererat persaudaraan sesama anggota dan untuk ajang berkumpul dan saling memaafkan. Hadir dalam kegiatan sore itu 30an anggota dari PKL, becak, paguyuban PSK, PRT, beberapa masyarakat kerten. Dalam sambutannya ketua SOMPIS mengajak kepada anggota untuk lebih kompak dalam menghadapi permasalahan rakyat miskin kota, yang semakin hari semakin kompleks.(AHa) 

Selasa, 09 Agustus 2011

Nenek: Terimakasih SOMPIS, saya bisa berjalan lagi

foto by: AHa
Kepedulian SOMPIS terhadap warga miskin kota tidak henti-hentinya selalu di lakukan. Kini bantuan itu diberikan kepada seorang  nenek dari Rw.X Kerten, Laweyan. bantuan kursi roda,yang telah di usahakan oleh SOMPIS dari para dermawan di Kota Solo, membuat nenek 70 tahun ini bisa berjalan keluar menikmati udara segar dan bisa bertegur sapa dengan lingkungan sekitar.(AHa)

Senin, 01 Agustus 2011

Sompis Adakan Diskusi Tematik "Tentang APBD"



Foto : By Sompis
Diskusi tematik ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kembali/ capacity building kepada pengurus Sompis akan anatomi penganggaran APBD khususnya di kota Solo. Diskusi ini diselenggarakan pada pada hari Selasa, 19 Juli 2011, pukul 15.00 – 17.30 WIB dengan jumlah peserta : 19 Peserta (1 Perempuan, 18 laki-laki) dengan pembicara : Bp. Suyatno dari Kompip Boyolali. Peserta yang hadir dalam diskusi ini adalah perwakilan dari anggota SOMPIS, dari sektor PKL, Sektor penata Parkir, Sektor Penarik Becak, Sektor penyandang Cacat, dan PSK.
Jalannya Diskusi
Pada diskusi kali ini nara sumber mengajak peserta diskusi untuk mengenal kembali anatomi penganggaran APBD, dimulai dari model Penyususunan APBD, yaitu proses Teknokratik, Partisipatif serta proses politik. Tahapan penyususunan Perda APBD secara teknokratik dimulai dari Pembentukan tim TAPD, Penyusunan Rancangan KUA (Kebijakan Umum Anggaran), Dokumen KUA APBD, penyusunan Rancangan PPAS (Plafon prioritas anggaran sementara) menjadi dokumen PPAS kemudian dilanjutkan Penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD. Tahapan penyusunan APBD secara proses partisipatif yaitu dari proses Musrenbangkot, Public hearing, konsultasi public dan sosialisasi. Pada proses politik diantaranya ada pokok-pokok pikiran DPRD, Pembahasan melalui Banggar dan Komisi, ada kesepakatan politik, serta legitimasi regulasi (Perda/Perwali). Pada struktur APBD terdiri dari pendapatan dan belanja (langsung dan tidak langsung) serta Pembiayaan. Sumber-sumber Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) komposisinya antara lain dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah. Dana Perimbangan  (terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)) serta Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah (Dana Bagi Hasil  Pajak dari Pemerintah dan Pemda Lain, Dana Penyesuaian Otonomi Khusus).  POS-POS BELANJA APBD diantaranya adalah Belanja Tidak langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Hibah, Belanja Bansos dll, dan Belanja langsung diantaranya adalah Belanja Modal, belanja Barang dan Jasa, Belanja Pegawai dll. Untuk POS PEMBIAYAAN diantaranya adalah Pembiayaan Penerimaan yang terdiri dari penerimaan Pinjaman bergulir, Penerimaan Pinjaman dan obligasi daerah dan Penerimaan SILPA. Selanjutnya ada Pembiayaan Pengeluaran yang terdiri dari Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal, Pembiayaan Pembayaran Pokok Utang dan Pembiayaan Pengembalian kepada pihak ketiga.

Pada diskusi tersebut isu yang mencuat yaitu pada besarnya prosentase anggaran yang digunakan untuk gaji pegawai (60 %) lebih, dibelanja tidak langsung, belum ditambah untuk honor dan ATK untuk PNS,di belanja langsung, sehingga  nilainya ditotal bisa menjadi 70% APBD habis hanya untuk gaji, honor, ATK PNS. Inilah salah satu ketidakadilan kuota anggaran dalam APBD, sisanya baru untuk infrastruktur, masyarakat teritori,  sehingga untuk masyarakat sektoral hanya mendapatkan ampasnya saja atau bahkan tidak kebagian. Oleh karena itu semua usulan yang mati-matian diusulkan oleh kelompok sektoral  yang dimulai dari DKT sektoral dengan SKPD akan hilang diproses Musrenbangkot, atau tahapan berikutnya, dan yang lebih mengecewakan lagi tidak semua SKPD melakukan DKT dengan kelompok sektoral yang dilayaninya, padahal  Perwali Kota Surakarta No. 27 A Tahun 2010 tentang Juklak Juknis Musren, sudah jelas mengaturnya  akantetapi sayang tidak ada sanksi tegas kepada SKPD yang tidak mengadakan DKT. Oleh karena itu perlu kedepan perlu didorong untuk perbaikan pembagian kuota anggaran yang lebih adil, sehingga dalam proses perencanaan  partisipatif masyakat akan lebih dinamis karena ada kejelasan anggaran yang diperjuangkan dan  tentunya akan menjawab fungsi APBD ; mensejahterakan masyarakat mikin.Semoga (Es.)
                                                                                                                                                     

Jumat, 22 Juli 2011

PKL Linjari terancam tak bisa berjualan !!!

(Foto : By Sompis)
Banjarsari,(SOMPIS Blog)
Penjual makanan dan minuman keliling yang berhenti sekitar Monumen Banjarsari diusir oleh Satpol PP. Wilayah ini sekarang rutin dilakukan patroli. Mereka dilarang berhenti di sekitar Monument Banjarsari yang merupakan wilayah steril PKL ujar Satpol yang bertugas saat itu. Pada selasa (19/7) beberapa perwakilan paguyuban Linjari mendatangi sekretariat SOMPIS untuk meminta bantuan memecahkan masalah tersebut. Gatot ketua SOMPIS yang menerima pengaduan masalah tersebut kemudian mengajak untuk duduk bersama mengkaji permasalahan yang sebenarnya terjadi dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Menindak lanjuti hal tersebut SOMPIS diundang untuk menghadiri pertemuan paguyuban di rumah salah satu anggota di Sumber, Banjarsari. Dalam pertemuan tersebut dari SOMPIS menyampaikan kepada para anggota paguyuban akan pentingnya kekompakan paguyuban dalam menghadapi segala permasalahan yang ada. Baik permasalah internal maupun eksternal yang saat ini sedang menjadi ancaman bersama. 
(Foto : By Sompis)
 Memang kalau kita mencoba menengok sejarah wilayah tersebut merupakan wilayah padat PKL yang kemudian pada tahun 2006 mereka di relokasi ke pasar Notoharjo. Permasalahan ini memang sangat krusial, kalu menghadapinya secara gegabah dan tergesa-gesa maka kerugian yang akan kita tanggung ujar Gatot. paguyuban perlu untuk lebih tertib dan berusaha untuk tetap menjaga kebersihan dan kenyamanan pengunjung dan warga sekitar. Memang PKL berjualan untuk menghidupi keluarga, akan tetapi juga harus mengutamakan kenyamanan masyarakat, salaing menghormati dan tetap menjaga agar masyarakat disekitar dapat menerima kehadiran PKL. Untuk masalah dengan satpol PP, perlu diadakan pertemuan kedua belah pihak untuk mencari solusi yang terbaik agar PKL bisa tetap berjualan untuk menghidupi keluarga dan wilayah tersebut  tetap bersih dan rapi sehingga pengunjung bisa lebih nyaman. (Agung)

Selasa, 12 Juli 2011

Puluhan massa datangi DPRD tolak RUU BPJS

Masa tetap membentangkan Spanduk Merah Putih berisi tuntutan AMPJS di ruang Audiensi (foto;Agung)
Puluhan massa yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Peduli Jaminan Sosial (AMPJS) senin kemarin (11/7) mendatangi DPRD Kota Surakarta. Massa yang merupakan gabungan dari berbagai elemen pro-demokrasi kerakyatan seperti DKR, SOMPIS, KOMPIP SOLO, FORAS, dan elemen-elemen masyarakat lain yang ada di Surakarta tersebut melakukan aksi memprotes RUU BPJS

Senin, 11 Juli 2011

Belum ada Jaminan Pendidikan bagi Gakin di Sekolah Swasta !

Aduan layanan pendidikan kembali diterima SOMPIS pada selasa 5 Juli 2011 yang lalu. Aduan itu berasal dari 2 keluarga miskin di Kota Solo yang terbentur masalah beaya pendidikan anaknya yang baru saja diterima di salah satu SMK swasta di Solo.  Menurut penuturan orang tua calon siswa bahwa siswa yang telah dinyatakan diterima wajib membayar uang sejumlah Rp. 3000.000,- dengan batas waktu sampai tanggal 6 Juli 2011 pukul 15.00 WIB dan harus di bayarkan melalui bank yang telah ditunjuk oleh pihak sekolah.